TRIBUNNEWS.COM, IDI - Sekelompok orang bersenjata yang mengaku sebagai mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) unjuk diri sambil mengungkap keterlibatan mereka dalam serangkaian aksi kriminal di Aceh Timur. “Kami juga siap melawan pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir),” begitu pernyataan kelompok tersebut yang disampaikan secara khusus kepada Serambi dan Metro TV, Kamis 9 Oktober 2014.
Kelompok bersenjata yang dipimpin Nurdin bin Ismail Amat Alias Abu Minimi tersebut memberikan pernyataan pers di satu tempat persembunyian mereka di kawasan Aceh Timur, Jumat kemarin. Nurdin mengaku memiliki markas di seluruh Aceh dan siap melawan Pemerintah Aceh termasuk dengan cara melumpuhkan perekonomian.
“Kami kecewa terhadap pemerintahan Zikir karena tidak adil dalam memperhatikan nasib rakyat termasuk kami sebagai mantan kombatan GAM sebagaimana yang telah diatur dalam butir-butir MoU Helsinki,” tandas Nurdin.
Nurdin juga menyatakan, hingga saat ini mereka belum merasakan keadilan sebagai wujud dari perdamaian. Karenanya, Nurdin menyatakan akan terus berjuang agar terwujudnya keadilan. “Tolong perhatikan kami, masyarakat kami, sebagaimana dinyatakan dalam MoU Helsinki setiap mantan kombatan GAM disiapkan rumah, lahan, dan pekerjaan, tapi bagi kami belum merasakan hal itu,” katanya.
Menurut Nurdin, kalaupun mereka melakukan perlawanan, hal itu semata-mata untuk memperjuangkan keadilan karena pemerintahan Zikir dinilai tidak memperhatikan kehidupan yang layak bagi mantan kombatan GAM, tidak memperhatikan kelangsungan pendidikan bagi anak yatim dan janda korban yang kehidupan mereka sangat memprihatinkan.
Kriminal bersenjata
Dalam keterangan pers-nya, Nurdin Ismail mengaku terlibat serangkaian aksi kriminal bersenjata api di Aceh Timur di antaranya penculikan warga negara Skotlandia pada Juni 2013 di Aceh Timur, perampokan mobil PT CPM pelaksana pemasangan pipa gas di Aceh Timur, dan sejumlah aksi teror lainnya.
Aksi bersenjata itu, menurut Nurdin dilakukan pihaknya karena masyarakat setempat tidak dipekerjakan dan tidak adanya komitmen dengan pihak mereka. “Kami berharap kehadiran mereka (perusahaan) bisa membuka kesempatan pekerjaan kepada masyarakat. tetapi kenyataannya itu tidak terjadi,” kata Nurdin.
Nurdin memastikan kelompoknya akan terus bergerilya untuk melawan pemerintahan Aceh sampai tuntutan mereka yakni keadilan untuk suluruh mantan kombatan GAM dipenuhi, dan menjamin kelangsungan hidup janda korban konflik, pendidikan anak yatim, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Aceh.
“Kamoe akan melawan Pemerintah Aceh sampoe darah kamoe abeh, tapi meunyoe pemerintah geupenuhi yang kamoe lakee, kamoe siap kembali ke asai dan senjata kamoe jok keu yang berhak atawa polisi (kami akan melawan Pemerintah Aceh sampai darah kami habis, akan tetapi apabila tuntutan kami dikabulkan, kami kembali ke masyarakat dan senjata kami serahkan ke aparat kepolisian),” tegas Nurdin.
Nurdin juga mengaku tidak bermusuhan dengan aparat keamanan, pihaknya hanya melawan pemerintah yang menurutnya hanya memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kehidupan rakyatnya.
“Coba lihat sekarang, pembangunan Aceh setelah MoU atau bagi hasil 70-30 persen antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat sama saja, masih banyak jalan desa yang hancur, rakyat terus makan debu, sedangkan yang kenyang adalah konco-konco pimpinan Aceh,” demikian Nurdin bin Ismail.(tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar